Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2021. Menindaklanjuti kebijakan biaya operasional pemerintah Desa sebesar 3% dari dana Desa, yang penggunaannya diatur dalam Permendesa, PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 serta untuk memudahkan pelaporan pelaksanaan kegiatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (kemendagri). Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat mengikuti Rapat Panja RUU Desa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/6/2023). Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Pasal 5 ayat (4) Dana Desa. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD atau sumber lain dalam APBDesa selain dana desa. Ayat 1 : Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan [email protected]. Selain Perpres 104 Tahun 2021 yang menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dianggarkan sebesar paling sedikit minimal 40% dari pagu dana desa yang diterima setiap desanya pada tahun 2022. Perpres 75 tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana bertujuan untuk mendukung dan melengkapi ketersediaan Dana Penanggulangan Bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana,. Pasalnya, peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, (29/11/21). ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu. Undangan In House Training SIKD Tahap II (1 s. 22 Tahun 2015. 13 Tahun 2020 ttg Prioritas Penggunaan DD Tahun 2021. Peraturan Menteri Keuangan Repulik Indonesia Nomor 190/PMK. E. 198/PMK. 6. Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi Dan Daerah Kebupaten/Kota Tahun Anggaran 2001. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2022. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. Nomor. Dana Desa sebesar Rp72,00 triliun, yang dialokasikan kepada daerah melalui perbaikan formulasi pengalokasian dan penyaluran, berfokus pada pemulihan perekonomian desa, dan mendukung pengembangan sektor prioritas. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 setidaknya menimbulkan sedikit polemik. Perpres ini mencabut Perpres. 3. Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai: 25: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2020:. 60 Tahun 2014 dan PP No. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. 2023 Peraturan Terbaru. Bentuk Singkat. Ayat 2 : Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat. Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa 9 Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK. Kumpulan Peraturan Tentang Desa . Latar Belakang. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 4. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. 2021/No. Related Posts . 2014 tentang Desa b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Peta jalan kebijakan Pemerintah dalam pemenuhan anggaran Dana Desa. 07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);. Judul. 07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dinyatakan bahwa Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Dana Desa. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan tentang Rincian TKD. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: tahap I. 27 SITUASI NASIONAL2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR . 3. Perdirjen Nomor PER- 2/PK/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-01/PK/2013. 07/2015 tentang Tata Cara. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran. 040. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 4. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Penerimanya adalah keluarga berstatus miskin. Peraturan pelaksanaan dari Perpres ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu). CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar stuktur biaya, dan indeksasi dalam. KEMENKO PMK -- Dalam rangka review kebijakan Dana Desa Tahun 2022 dan perencanaan Kebijakan Tahun 2023, Kemenko PMK menyelenggarakan Rapat Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga. Menampilkan hubungan antar peraturan perundang-undangan. setneg. 14/PMK. 128/PMK. 4. d. Pagu Dana Desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74. /. ABSTRAK: Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 985 kali: cara cek nama di daftar pemilih melalui dpt online: 03 maret 2023 | 16. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 3. 907 kali: Status: Mencabut : Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan. 96, jdih. 2023/NO. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; Mengingat : 1. Tiga tahun keberlangsungan pemberian Dana Desa ternyata menyebabkan beberapa potensi permasalahan, sebagaimana yang pernah dikaji oleh. Inpres 4/2022 ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. Menampilkan mengenai jumlah dan grafik peraturan perundang-undangan. go. 2022. 17:00. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan - 4 -. daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK. pengalokasian; c. Ayat 1 : Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peta Desa. 40/PMK. Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) ini mencabut Perpres 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13). Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Tahapan pemenuhan Dana Desa sampai dengan 10% dari Dana Transfer ke Daerah. 463. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease. TENTANG DATABASE PERATURAN. Keuangan PERMENKEU PMK Nomor 128/PMK. 07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 07 /2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA. 5. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Latar Belakang. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri. 07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. PEMILU 2024. Pasal 7 (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022. no . Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN yang menyatakan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), dengan harapan mampu menyiapkan sedini mungkin Desa menghadapi. E. 07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa T. suryaden Sen, 01/03/2022 - 05:37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Indonesia, Kementerian. Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. Perundang-undangan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Bersamaan dengan peringatan HUT RI ke 76, Presiden Republik Indonesia, Ir. Hari ini, saya memperoleh sedikit bocoran mengenai arah kebijakan penggunaan dana desa, yang kemungkinan besar akan masuk dalam pengaturan kebijakan, baik dalam Permendesa maupun Permenkeu tahun 2023. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja. 16 Tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022. Dalam rangka mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga Desa, pencapaian kemandirian pangan Desa, dan memastikan Desa terlepas dari kerawanan pangan serta penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani di Desa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Keputusan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. 07 /2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap. dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD atau sumber lain dalam APBDesa selain dana desa. 7. Perpres 111 tahun 2021 tentang Dana Abadi Pendidikan ini bertujuan untuk mengatur kembali pengelolaan DAP yang telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 11. Bau-bau arah. 07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424). bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60. Juknis Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 2023 dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2023 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja. 07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Profil Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA. Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan dana transfer ke Desa dalam APBN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang. Ilustrasi. Pada akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan UU No 6/2014 Tentang Desa. Perimbangan Keuangan atau tercantum dalam Peratutan Presiden mengenai rincian APBN. Tujuannnya untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. 5, Imopuro, Kota Metro - 34111. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik. 3. 8;/PMK. go. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105). Selebihnya, 60 persen dapat dimanfaatkan. Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengubah ketentuan di mana desa dapat melakukan realokasi dana desa untuk penanganan Covid-19 yang sebesar 8% dari total dana desa yang diterima. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan. PMK setebal 902 halaman ini diterbitkan pada pertengahan Desember 2021 dengan ukuran file kurang lebih sebesa 451 MB. Tak pelak, hal inipun yang justru semakin membuat saya makin pesimis akan dihapuskanya BLT Dana Desa 2023 dari APBDes. STATUS PERATURAN. U. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 10. Peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN. UPDATE TERBARU . 15 September 2023 9 x dilihat . Sosialisasi ini, menjelaskan lebih rinci dari prioritas dana desa tahun 2022 yang tercantum pada. Peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022. Pertimbangan terbitnya PMK 201/PMK. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. 222/PMK. 5. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. Indonesia, Pemerintah Pusat 3. Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. com - Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. 6. Ada aturan dan prosedur ketat yang harus dilalui. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. TENTANG RINCIAN DANA DESA SETIAP KALURAHAN SERTA PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BANTUL, Menimbang a. 05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK. 16. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54. Salah satu bentuk pengelolaan dana desa adalah Belanja Desa, dimana salah satunya adalah dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan. Kami akan membagikan PMK tersebut, supaya ada sedikit gambaran terkait penggunaan dana. “Sekitar 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (). Beranda. Dana. Tipe Dokumen. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah salah satu peraturan yang mengatur mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon dan petugas perangkat desa. 07/2022 tentang. untuk BLT ini mengacu pada Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. rincian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. Waktu: 03 Juni 2023 15:57:07: Tempat: Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu. Jenis. Peraturan Bupati. Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat,. Dana-desa. Pasal 79 ayat (2) huruf a yang mengatue tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, untuk jangka waktu 9 tahun . Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. id – Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022 disebutkan, Dana Desa penggunaannya antara lain untuk program ketahanan pangan dan hewani, paling sedikit 20 persen. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional.